Advertisement
Oleh: Zackir L Makmur*
Seniman di Indonesia sering kali menghadapi tantangan yang signifikan dalam aspek sosial ekonomi mereka. Meskipun seni dan budaya dihargai sebagai bagian integral dari identitas nasional, para pelaku seni sering kali berada dalam posisi yang rentan. Pendapatan yang tidak menentu, kurangnya jaminan sosial, dan keterbatasan akses ke pasar seni adalah beberapa faktor utama yang membuat banyak seniman berjuang untuk bertahan hidup.
Seni dan budaya memiliki peran penting dalam memperkaya kehidupan masyarakat dan mempertahankan warisan budaya yang kaya. Mereka tidak hanya menjadi cermin dari keberagaman etnis dan budaya Indonesia, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi kolektif dan menginspirasi perubahan sosial. Namun, ironisnya, meskipun pentingnya peran ini diakui secara simbolis, para seniman sering menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial mereka secara layak.
Paradoks Sosial Ekonomi Seniman di Indonesia
Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh seniman adalah pendapatan yang tidak menentu. Sebagian besar seniman mengandalkan proyek-proyek atau komisi-komisi yang bersifat jangka pendek untuk mendapatkan penghasilan. Hal ini tidak hanya membuat mereka rentan terhadap fluktuasi pasar dan permintaan, tetapi juga sulit untuk merencanakan keuangan jangka panjang atau mempertahankan standar hidup yang stabil.
Kurangnya jaminan sosial juga merupakan masalah serius bagi seniman di Indonesia. Keterbatasan akses terhadap asuransi kesehatan, pensiun, dan perlindungan sosial lainnya membuat mereka berada dalam risiko yang lebih tinggi jika mengalami masalah kesehatan atau kesulitan finansial. Ini menjadi paradoks, karena seniman sering kali menciptakan karya yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan kebahagiaan masyarakat secara umum, namun mereka sendiri tidak dilindungi dengan baik oleh sistem sosial yang ada.
Keterbatasan akses ke pasar seni yang berkembang juga menjadi kendala besar bagi seniman. Infrastruktur seni yang minim, seperti galeri seni yang terbatas atau kurangnya promosi yang efektif, dapat menghambat kemampuan mereka untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan nilai komersial dari karya-karya mereka. Hal ini tidak hanya mempengaruhi pendapatan mereka secara langsung, tetapi juga mengurangi kesempatan untuk meningkatkan profil mereka di mata publik dan industri seni internasional.
Dalam konteks ini, Dewan Kesenian memegang peran yang sangat penting dalam mendukung seniman di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertugas mengembangkan, mempromosikan, dan melindungi seni serta budaya, Dewan Kesenian dapat memainkan peran strategis dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para seniman.
Pertama, Dewan Kesenian dapat membantu menciptakan peluang pendapatan yang lebih stabil bagi seniman melalui program-program residensi, hibah seni, dan festival yang memperkenalkan karya-karya mereka ke khalayak yang lebih luas. Program-program ini tidak hanya memberikan penghasilan langsung kepada seniman, tetapi juga membuka peluang kolaborasi dan jaringan yang dapat membantu mereka mengembangkan karir jangka panjang.
Kedua, Dewan Kesenian dapat berperan dalam advokasi kebijakan publik yang mendukung jaminan sosial bagi seniman. Dengan bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait, Dewan Kesenian dapat mendorong terwujudnya sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif, yang mencakup asuransi kesehatan, pensiun, dan perlindungan finansial lainnya bagi seniman.
Dan ketiga, Dewan Kesenian dapat membantu memperluas akses seniman ke pasar seni dengan mengembangkan infrastruktur seni yang lebih baik, seperti galeri seni, pusat seni, dan platform online untuk penjualan karya seni. Selain itu, dengan meningkatkan promosi dan dukungan terhadap partisipasi seniman dalam pameran internasional, Dewan Kesenian dapat membantu meningkatkan profil dan nilai komersial karya-karya seni Indonesia di pasar global.
Untuk mengatasi paradoks ini, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk Dewan Kesenian. Pemerintah perlu meningkatkan dukungan mereka terhadap seniman dengan meningkatkan akses terhadap pendanaan, memperbaiki infrastruktur seni, dan mengembangkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan karir seniman secara ekonomis dan sosial. Masyarakat juga perlu lebih menghargai dan mendukung seniman lokal, baik dalam bentuk partisipasi langsung dalam kegiatan seni maupun dalam mendukung kebijakan publik yang memperkuat posisi seniman dalam masyarakat.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan seniman di Indonesia dapat lebih bebas untuk berkarya tanpa harus khawatir tentang kehidupan ekonomi mereka. Seni dan budaya dapat terus berkembang sebagai aset berharga bagi identitas nasional, sementara para pelakunya mendapatkan pengakuan dan dukungan yang layak sebagai pembawa visi dan suara masyarakat.
Konflik Kepentingan dan Independensi Seni
Politik memainkan peran krusial dalam pengembangan dan penyebaran seni di Indonesia. Seniman yang mendukung atau mendapat dukungan dari pemerintah seringkali lebih mudah mendapatkan akses ke sumber daya dan platform yang diperlukan untuk mengembangkan karya mereka. Namun, hubungan yang terjalin ini juga dapat menciptakan konflik kepentingan yang mengancam independensi seni itu sendiri.
Pemerintah sering kali memainkan peran sentral dalam membentuk ekosistem seni dan budaya melalui kebijakan publik, alokasi anggaran, dan dukungan infrastruktur. Seniman yang menerima dukungan pemerintah bisa mendapatkan akses ke fasilitas seni, pendanaan proyek, dan platform promosi yang penting untuk meningkatkan eksposur dan karir mereka. Hal ini secara langsung mendukung pengembangan seni sebagai bagian dari identitas nasional dan meningkatkan apresiasi terhadap seni di kalangan masyarakat.
Namun, dibalik manfaat tersebut, terdapat risiko signifikan terkait dengan independensi seni. Ketika seniman terlalu bergantung pada dukungan pemerintah, mereka mungkin merasa terdorong untuk menyesuaikan karya mereka dengan narasi atau agenda politik yang diharapkan. Hal ini dapat mengarah pada pengurangan kebebasan berekspresi dan inovasi, karena seniman mungkin merasa perlu untuk memenuhi ekspektasi yang ditetapkan oleh pihak pemberi dukungan.
Konflik kepentingan juga dapat muncul ketika seniman yang kritis terhadap pemerintah atau memiliki pandangan yang berbeda secara politik menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dukungan atau akses yang sama dengan sesama seniman yang mendukung rezim pemerintah. Hal ini dapat membatasi pluralisme dalam ekspresi seni dan mengurangi keragaman pandangan yang seharusnya menjadi kekuatan dalam seni.
Selain itu, ketergantungan pada dukungan pemerintah juga dapat mempengaruhi integritas seniman dalam menghadapi isu-isu sosial dan politik yang kontroversial. Ada risiko bahwa seniman dapat menghindari tema-tema yang dapat mengganggu hubungan mereka dengan pihak pemberi dukungan, meskipun tema-tema ini mungkin relevan atau penting untuk disuarakan dalam konteks sosial yang lebih luas.
Dalam konteks ini, Dewan Kesenian memiliki kewajiban penting untuk memastikan bahwa dukungan terhadap seni tidak mengorbankan independensi dan kebebasan berekspresi para seniman. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan promosi seni, Dewan Kesenian harus berperan sebagai penyeimbang yang menjaga agar hubungan antara seni dan politik tetap sehat dan produktif.
Pertama, Dewan Kesenian harus memastikan bahwa alokasi dana dan dukungan kepada seniman dilakukan secara transparan dan adil, tanpa memandang afiliasi politik atau pandangan pribadi seniman. Ini dapat dilakukan dengan membentuk panel independen yang menilai proposal seni berdasarkan kualitas dan kontribusinya terhadap perkembangan seni dan budaya, bukan berdasarkan preferensi politik.
Kedua, Dewan Kesenian harus mendukung kebebasan berekspresi dengan memberikan ruang bagi semua seniman untuk mengekspresikan pandangan mereka, termasuk pandangan yang kritis terhadap pemerintah. Ini termasuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang didanai oleh Dewan Kesenian mencerminkan keragaman pandangan dan tema yang luas, sehingga seni dapat terus berfungsi sebagai medium yang inklusif dan reflektif terhadap berbagai isu sosial dan politik.
Dan ketiga, Dewan Kesenian perlu mempromosikan dialog dan kolaborasi antara seniman, pemerintah, dan masyarakat luas untuk menciptakan ekosistem seni yang dinamis dan beragam. Dengan mendorong keterlibatan semua pihak, Dewan Kesenian dapat membantu mengurangi ketergantungan seniman pada dukungan pemerintah sekaligus memperkuat posisi mereka dalam masyarakat.
Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya langkah-langkah yang mempromosikan independensi seni sekaligus mempertahankan dukungan yang diperlukan untuk perkembangan seni. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan publik mereka tidak hanya mendukung seniman yang sesuai dengan narasi politik tertentu, tetapi juga melindungi kebebasan berekspresi dan pluralisme dalam seni. Ini dapat dilakukan melalui transparansi dalam alokasi anggaran seni, pembentukan lembaga independen untuk menilai proposal seni, dan dukungan terhadap inisiatif seni yang beragam.
Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mendukung seniman yang berani mengeksplorasi berbagai tema dan pandangan dalam karyanya, bahkan jika hal ini bertentangan dengan kepentingan politik saat ini. Dengan demikian, seni dapat tetap menjadi kekuatan yang kuat dalam membangun kesadaran sosial, memperkuat identitas budaya, dan mempromosikan dialog yang kritis dan inklusif dalam masyarakat Indonesia.
Menuju Reformasi Menguatkan Posisi Seniman
Untuk memperkuat posisi seniman di Indonesia, diperlukan reformasi yang serius dalam cara pemerintah dan masyarakat mendukung seni dan budaya. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan apresiasi terhadap seni sebagai bagian penting dari identitas nasional, tetapi juga akan memberikan dukungan yang lebih kokoh bagi seniman untuk berkarya dan berinovasi tanpa terbebani oleh tekanan politik atau ekonomi.
Pertama-tama, pendanaan untuk program seni perlu ditingkatkan secara signifikan. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung berbagai inisiatif seni, termasuk subsidi untuk produksi karya seni, pendidikan seni, festival budaya, dan pengembangan infrastruktur seni. Ini akan memungkinkan seniman untuk fokus pada penciptaan karya yang berkualitas tanpa harus khawatir tentang kebutuhan finansial mereka.
Dewan Kesenian memiliki kewajiban penting dalam memastikan bahwa alokasi anggaran ini dikelola dengan transparan dan efisien. Dewan harus bertanggung jawab untuk menilai dan mendistribusikan dana kepada seniman secara adil, berdasarkan meritokrasi dan kebutuhan, bukan berdasarkan afiliasi politik atau kepentingan tertentu. Dengan demikian, Dewan Kesenian dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan seni yang bebas dari tekanan eksternal.
Selanjutnya, pembentukan asosiasi seniman yang kuat dan independen sangatlah penting. Asosiasi ini dapat berperan sebagai wadah untuk mengkoordinasikan kepentingan seniman, melindungi hak-hak mereka, dan memberikan dukungan berkelanjutan dalam berbagai hal mulai dari advokasi kebijakan hingga peningkatan profesionalisme dan standar dalam praktik seni.
Keberadaan asosiasi yang kuat juga akan meningkatkan representasi seniman dalam dialog dengan pemerintah dan sektor swasta, sehingga suara mereka lebih didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan seni dan budaya. Dalam hal ini, Dewan Kesenian harus berperan aktif dalam mendukung pembentukan dan keberlangsungan asosiasi-asosiasi seniman yang independen.
Dewan Kesenian dapat menyediakan fasilitas, pelatihan, dan platform untuk para seniman agar dapat berkumpul, berdiskusi, dan merumuskan kebijakan bersama yang memperkuat posisi mereka. Dukungan ini akan memastikan bahwa seniman memiliki suara kolektif yang kuat dan terorganisir dalam advokasi kebijakan publik. Selain itu, diperlukan kebijakan yang melindungi hak-hak seniman dalam berkarya dan berkreasi tanpa tekanan politik atau ekonomi yang berlebihan. Kebijakan ini harus menjamin kebebasan berekspresi, pluralisme ide, dan kebebasan untuk mengeksplorasi tema-tema yang mungkin kontroversial atau menentang status quo.
Pemerintah harus berkomitmen untuk membangun lingkungan yang kondusif bagi seniman untuk menghasilkan karya-karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi, menantang, dan merefleksikan dinamika sosial yang ada. Dewan Kesenian harus menjadi garda terdepan dalam advokasi kebijakan ini. Dewan perlu berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang dibuat mendukung kebebasan artistik dan melindungi seniman dari sensor atau tekanan politik.
Dewan Kesenian juga harus menjadi pelindung bagi seniman yang menghadapi tantangan atau ancaman karena karya-karya mereka, dengan memberikan dukungan hukum dan moral. Mak reformasi ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi seni dan budaya di Indonesia, tetapi juga akan meningkatkan dampak sosial, ekonomi, dan politik dari seni itu sendiri. Seni memiliki potensi besar untuk mempersatukan masyarakat, merangsang pemikiran kritis, dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.
Dengan memberikan dukungan yang lebih kokoh bagi seniman, Indonesia dapat membangun fondasi yang lebih stabil bagi perkembangan seni dan budaya yang berkelanjutan, serta menegaskan peran mereka yang penting dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi bangsa ini.
Melalui langkah-langkah yang komprehensif dan inklusif, Dewan Kesenian dapat memainkan peran yang krusial dalam memastikan bahwa seni dan budaya terus berkembang sebagai pilar penting dari identitas nasional. Dukungan yang diberikan harus berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kebebasan berekspresi, sehingga seniman dapat terus berinovasi dan berkarya tanpa terbebani oleh tekanan politik atau ekonomi.
Maka seni dapat tetap menjadi kekuatan yang kuat dalam membangun kesadaran sosial, memperkuat identitas budaya, dan mempromosikan dialog yang kritis dan inklusif dalam masyarakat Indonesia.***
*Zackir L Makmur, pemerhati masalah sosial kemasyarakatan, Anggota Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL), aktif di IKAL Strategic Center (ISC), dan penulis buku “Manusia Dibedakan Demi Politik” (2020).
