Advertisement
pojokseni.com- Teater, sejak dulu, kerap menyuarakan protes, kritik, perlawanan, dan tak jarang sesekali juga menyampaikan aspirasi dari masyarakat kecil. Fragmen kehidupan yang diangkat dalam suatu pentas teater, kadang terlalu kuat mengandung pesan politis. Bisa berupa sindiran yang satire, atau kadang terlalu gamblang.
Tidak hanya pada pertunjukan, pesan-pesan politik juga ditempatkan pada artistik panggung, musik pengiring dan tema pentas. Apalagi di dialog, begitu berserakan pesan politik yang bisa didapatkan. Kadang pertunjukannya begitu menghibur, tapi seorang politisi yang menyaksikan pentas itu pulang dengan wajah yang memerah.
Tapi, bagaimana dengan zaman sekarang. Zaman ini, adalah zaman di mana siapapun menjadi pakar politik. Siapapun menjadi politisi, ahli politik dan mampu menganalisis apapun kebijakan dan manuver politik. Seseorang yang tidak tahu dan tidak pernah berpolitik, bahkan OSIS di tingkat SMA hingga di tingkat mahasiswa, tentunya tidak tahu tentang taktik dan praktik politik di lapangan, tapi di sosial media mereka berbicara politik.
Indonesia, lebih tepatnya terbagi menjadi tiga kubu, kelompok pendukung pemerintah, kelompok oposisi dan kelompok netral. Kadang-kadang, kelompok netral memerangi keduanya sekaligus.
Lantas, di mana posisi dramawan, seniman teater, aktor, penulis lakon dan dramaturg?
Tidak jarang, seniman, termasuk seniman teater, memosisikan dirinya berada di kelompok ketiga. Mereka memasang jarak antara oposisi, juga pada pemerintahan. Maka di saat yang tepat, mereka mampu melakukan kritik terhadap manuver politik para oposisi. Di momentum yang tepat juga, melakukan kritik yang dalam pada pemerintah. Di saat tertentu, mereka melakukan kritik pada segmentasi yang lain. Ini dianggap menjadi posisi yang paling ideal untuk para seniman teater.
Mengusung kebebasan, berarti juga terlepas dari identifikasi politik. Memosisikan diri sebagai pendukung pemerintah, maupun menjadi oposisi, sebenarnya adalah hak politik bagi setiap warga negara. Namun bagi seniman, sebagaimana agama, hal itu adalah urusan privasi.
Sekarang bagaimana dengan politisi? Ah, teater sepertinya begitu menarik bagi mereka. Seperti para seniman teater, mereka mendalami akting, meski tanpa pendekatan, metode dan teknik apapun. Akting mereka lebih natural.
Masalah "biaya produksi" juga tidak kalah dengan seniman teater. Biaya produksi untuk sebuah akting dalam politik, tak jarang jauh melebihi yang dikeluarkan oleh grup teater manapun di Indonesia.
Rakyat selalu sulit untuk percaya pada janji seorang politisi. Politik dan kejujuran seperti bumi dan langit, yang terpisah sekat dan tak mungkin dipersatukan. Meski tidak boleh digeneralisir bahwa semua politisi adalah orang yang tidak jujur, namun harus diakui bahwa masyarakat sangat sulit untuk meyakini bahwa yang dikatakan seorang politisi adalah hal yang jujur.
Sedangkan seniman, bagi masyarakat kebanyakan, khususnya pecinta seni, adalah interpretasi kejujuran. Seniman selalu jujur, dan apa yang dibuat, diproduksi, dipentaskan dan diciptakan, selalu berupa respon terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Seniman menjadi corong bagi masyarakat untuk menyampaikan uneg-unegnya.
Bagaimana dengan kondisi sekarang? Apakah benar semua politisi tidak jujur dan semua seniman itu jujur? Entahlah. Teater dan politik selamanya akan menjadi dilema bagi kedua belah pihak. (ai/pojokseni)
